Soal Jamkesda mandek DPRD kesulitan cari dasar hukum

Oleh dipublikasikan tanggal Jan 15th, 2009 pada kategori MASYARAKAT.


Klaten (Espos) – Komisi IV DPRD Klaten mengaku kesulitan mencari dasar hukum agar program layanan jaminan kesehatan daerah bagi keluarga miskin (Gakin) terus berjalan.

Sementara saat ini program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) mandek karena bergantinya tahun anggaran. Anggota Komisi IV DPRD Klaten, Sri Widada, ketika ditemui Espos, Senin (12/1), di Gedung Dewan, mengatakan Jamkesda mandek mengingat program tersebut hanya berlangsung hingga akhir Desember 2008. Sementara pada tahun ini, belum ada kejelasan program bagi pelayanan kesehatan Gakin. ”Ini terjadi karena keterlambatan pengesahan APBD. Keterlambatan ini menjadi suatu hal yang sulit dibendung, karena kesulitan keuangan daerah,” kata dia.

Untuk itu, Jamkesda terpaksa berhenti terlebih dahulu. Widada mengatakan pihaknya tidak bisa mendesak agar eksekutif tetap melaksanakan program tersebut. ”Konsepnya masih ada, tetapi anggaran belum selesai dibahas, jadi tidak ada programnya. Sementara tidak ada mekanisme dasar hukum yang mengatur tentang pengajuan pencairan mendahului anggaran untuk hal-hal yang bersifat nonrutin,” ungkap Widada.

Dia mengakui di satu sisi, pelayanan jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar Gakin yang harus dipenuhi oleh Pemkab. Namun, belum tersedianya anggaran membuat komisi kesulitan melangkah. ”Kami sangat prihatin, tetapi belum ada jalan keluar. Padahal kami perkirakan APBD baru selesai dibahas Februari nanti,” lanjut dia.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Klaten, Anang Widayaka, meminta agar Komisi segera bertemu dengan para pihak untuk mencari solusi. Kondisi tersebut dia nilai ironis, bila kemudian muncul adanya fakta Gakin yang tidak bisa berobat karena APBD belum disahkan.
”Kami minta semua pihak mencari celah kebijakan yang berpihak pada Gakin. Jangan hanya menjalankan aturan tetapi membiarkan orang mati,” ujar Anang.

Dia menyarankan agar para pihak terkait layanan kesehatan, yakni Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (DKKS), Rumah Sakit (RS) dan legislatif untuk bertemu. Bila memang tidak ada dasar hukum, Anang menyarankan untuk membuat dasar hukum atas dasar memorandum of understanding (MoU). “Saya kira BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red) akan memahami kondisi seperti ini,” pungkasnya. – Oleh : haa

Sumber: SOLOPOS/130109




Leave a Reply

TV Klaten Video Klaten Lowongan Kerja Klaten Iklan Klaten Jasa Pembuatan Website Klaten Pusat Souvenir Klaten

Berita Terbaru

Wahana Kampung Dolanan Tradisional di Kompleks Candi Prambanan

Klaten – Taman Wisata Candi Prambanan tidak lagi diasosiasikan dengan tempat wisata bagi orang dewasa saja. Dengan adann...

MWC NU Kecamatan Tulung Gelar Salat Gaib bagi Almarhum Husni Kamil Malik

Klaten – Atas perintah dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Tulung, Klaten, meng...

Libur Lebaran, Ruas Jalan Menuju Candi Prambanan Dilanda Kemacetan

Klaten – Kemacetan yang tidak lazim terjadi mulai dari ruas jalan di depan pabrik susu SGM Kemudo menuju ke arah Candi P...

Warung Garang Asem Mbah Rono; Tempat Singgah yang Menyenangkan bagi Para Pemudik

Klaten – Bagi para pemudik lebaran, perjalanan mudik ke kampung halaman tidak ubahnya adalah sebuah perjalanan wisata, t...

Lebaran Diwarnai Kemacetan Arus Mudik dan Kecelakaan

Klaten – Lebaran tahun ini diwarnai oleh kemacetan jalur arus mudik dan kecelakaan yang menewaskan dua pengendara motor ...

Polisi Klaten Memperketat Mapolres Pasca Ledakan Solo

Peristiwa ledakan bom bunuh diri yang terjadi di halaman Mapolres Kota Solo Selasa (5/7) kemarin memaksa berbagai pihak ...

Bantuan WOM Finance Untuk UKM Start Up Klaten

Klaten termasuk salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang banyak memiliki talenta pengusaha UKM. Dari beberapa jenis kera...

Sanksi Untuk PNS Klaten Yang Bolos Pasca Libur Lebaran

Hari Raya Idul Fitri 1437H yang akan jatuh pada hari Rabu, 6 Juli 2016 tidak hanya disambut dengan sukacita oleh seluruh...

SUKA KLATEN.INFO?