Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » KLATEN » PAUD menjamur, TK tersingkir?

PAUD menjamur, TK tersingkir?

(111 Views) June 28, 2010 8:46 pm | Published by | 1 Comment

Imbauan pemerintah agar di setiap RW dibentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ataupun PAUD telah berjalan sukses, namun menuai permasalahan tersendiri. PAUD kian menjamur. Bukan hanya satu RW satu PAUD. Bahkan ada satu RW memiliki lebih dari lima PAUD. Namun, ada pula satu RW tidak ada satu pun Pos PAUD maupun PAUD di situ.

Hal itu antara lain dipicu ada rangsangan setiap Pos PAUD mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan Rp 5 juta/tahun. Demikian pula PAUD punya hak mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi Rp 25 juta/tahun. Meskipun bantuan itu sifatnya sekadar rangsangan untuk merintis, dan setelah itu tidak mendapatkannya lagi—karena bergiliran—namun terbukti telah berhasil merangsang masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

Ada sisi positif dan negatif dari menjamurnya PAUD. Positif karena para orangtua menjadi kian sadar terhadap pentingnya pendidikan bagi anak sejak usia dini. Sisi negatifnya, dengan tidak adanya keberlanjutan bantuan pemerintah secara rutin kepada penyelenggara PAUD, menyebabkan pelaksanaannya seringkali menjadi apa adanya. Lebih-lebih PAUD yang dirintis di tengah masyarakat miskin.

Bagi kalangan masyarakat mampu, mereka membiayai anak untuk jenjang pendidikan usia dini seperti ini tidak menjadi masalah. Permasalahan terjadi bagi PAUD yang diselenggarakan di wilayah warga miskin. Di kalangan masyarakat seperti ini, pengelola dan para pengajarnya bukan hanya harus rela tidak dibayar melainkan justru nomboki. Bagi PAUD yang kondisinya demikian, permasalahan utama terjadi karena bantuan pemerintah tidak didapatkan lagi.

Ironisnya, terjadi ketimpangan antara di kota yang banyak diselenggarakan PAUD bagi anak dari keluarga mampu, dengan kondisi sebagian besar PAUD bagi warga miskin. Untuk wilayah masyarakat miskin masih berpotensi timbul masalah baru, yakni kecemburuan dengan keberadaan taman kanak-kanak (TK) yang sudah ada sejak lama.

Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa Pos PAUD maupun PAUD harus ada di tiap RW?

Pada awalnya pemerintah menyosialisasikan agar tiap Posyandu Balita di tiap RW didampingi Pos PAUD. Para kader Posyandu banyak yang merangkap menjadi pengelola maupun pengajar di Pos PAUD. Bahkan, banyak Pos PAUD kemudian meningkat menjadi PAUD. Sejumlah PAUD pun telah banyak yang sekaligus menyelenggarakan kelompok bermain (KB) atau play group yang dari segi materi pembelajaran sudah setara dengan TK.

Sesuai UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 1 ayat 14, ”Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.”

Pasal 28 UU Sisdiknas menjelaskan, PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Selain itu, PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Dan, PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Mengacu UU Sisdiknas, ada tambahan peraturan bahwa pada PAUD yang memberikan materi pembelajaran setingkat KB anak bisa langsung naik ke jenjang sekolah dasar (SD). Masyarakat berpandangan, kenapa repot-repot menyekolahkan anak ke TK? Akhirnya, banyak yang hanya cukup dari PAUD yang telah menyelenggarakan KB, setelah itu langsung masuk ke SD.

Tersaingi

Dari fenomena ini sekarang banyak penyelenggara TK merasa tersaingi oleh merebaknya PAUD. Berdasar fenomena itu, muncul indikasi masyarakat kita sebenarnya telah banyak yang menyadari bahwa usia dini merupakan masa emas bagi anak, sekaligus periode sangat kritis yang menentukan tahap kehidupan anak selanjutnya.

Pada musim penerimaan siswa baru (PSB) seperti sekarang, kecemburuan tadi menjadi kian terasa. Penyelenggara TK khawatir banyaknya PAUD yang sekaligus menyelenggarakan KB, sehingga orangtua tidak perlu repot-repot mendaftarkan buah hatinya ke TK. Akibatnya, lembaga penyelenggara TK banyak yang kekurangan calon peserta didik.

Bagi TK yang termasuk dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) barangkali ini bukan permasalahan serius. Di Solo, misalnya, PKBM Sanggar Ilmu menyelenggerakan pendidikan formal dan nonformal, dari taman penitipan anak, PAUD, KB, juga TK dalam satu wadah PKBM. Sehingga, peserta didiknya yang di Pos PAUD maupun PAUD—termasuk KB, diarahkan untuk masuk ke TK setempat yang masih satu atap.

Sementara, bagi TK yang diselenggarakan mandiri (bukan PAUD terpadu), akan menghadapi permasalahan tersendiri tanpa menjalin kerja sama dengan para pengelola PAUD lain untuk mengarahkan peserta didiknya ke TK tersebut. Di samping perlu memberikan sosialisasi kepada para orangtua agar menyekolahkan anak-anaknya ke TK.

Tulisan ini tidak bermaksud memertentangkan TK dan PAUD. Lebih-lebih, keduanya sama-sama kegiatan pendidikan prasekolah. Bedanya, yang satu formal dan satunya nonformal. Namun, setidaknya ini menjadi pertimbangan pihak terkait dalam membuat kebijakan.

Yang ditekankan di sini, bagaimana membuat pendidikan yang nyaman bagi anak-anak serta menumbuhkan minat dan kreativitas anak? Dengan pendidikan karakter yang berkualitas, dengan fondasi PAUD formal, nonformal dan informal, kualitas SDM kita akan terus meningkat. Semoga. – Oleh : Pardoyo Anggota Dewan Pendidikan Kota Solo

Disalin dari: SOLOPOS, Edisi : Senin, 28 Juni 2010 , Hal.4


Tags:

rangking sma di klaten daftar peringkat sma kabupaten klaten peringkat UN SD di wedi klaten

Categorised in: , ,

1 Comment for PAUD menjamur, TK tersingkir?

  • lorenzo cawas says:

    tersingkir dengan mekanisme alam so far its ok aja…memang kenapa Bapak/Ibu…idealnya kondisi adalah apapun hal yang memang jadi wilayah pemerintah (negri) harusnya senantiasa meng up date dan up grading institusi dan perangkatnya…jangan hanya prihatin dan protes aja…

    kenapa keseringan fenomena pemain partikelir senantiasa jadi hal yang menjadi tern jauh lebih menarik, menawarkan dan buktikan kualitas lebih baik, servis lebih baik, dsb…..

    mungkin perlu di ekstremkan sekalian aja kira-kira institusi pemerntah daerah, UPTD dsb yg memang bisanya menyoal kerugian…kebangkrutan..kepailitan…termasuk mungkin pemerintah daerah di Partikelirkan sekalian…gimana…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *