Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » KLATEN » Klaten dipusingkan larangan DAK untuk proyek fisik

Klaten dipusingkan larangan DAK untuk proyek fisik

(84 Views) February 10, 2010 6:09 am | Published by | 2 Comments

Klaten (Espos) Ketentuan pemerintah pusat terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 2010 yang tidak diperuntukkan bagi pembangunan fisik membuat Pemkab Klaten kebingungan.

Pasalnya saat ini, sedikitnya masih ada 228 sekolah di Klaten yang dalam kondisi rusak. Tingkat kerusakan bervariasi, ada kategori sedang maupun berat.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Sunardi, Senin (8/2), mengungkapkan, tahun ini Klaten mendapatkan kucuran DAK senilai Rp 45 miliar. Angka tersebut, lanjutnya, masih ditambah pendampingan APBD sekitar Rp 4,5 miliar. “Totalnya, hampir Rp 50 miliar,” ungkapnya.

Dikatakan olehnya, sesuai dengan acuan dari pusat, DAK hanya bisa dipakai untuk pengembangan mutu pendidikan dan pembangunan perpustakaan. Ketentuan itu menjadi dilema bagi Pemkab lantaran masih banyak sekolah di Klaten yang membutuhkan rehabilitasi fisik dengan kebutuhan dana cukup besar.

Sunardi menjelaskan, upaya yang dilakukan saat ini adalah mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat agar DAK bisa dipakai untuk rehabilitasi fisik dengan dana cukup besar, seperti pembangunan kelas. Dijelaskan olehnya, pihaknya juga masih melakukan pendataan terkait gedung sekolah yang membutuhkan perbaikan, termasuk skala prioritas penanganannya. Tahun 2009 lalu, kata Sunardi, sudah ada 370 sekolah yang mendapat pemihakan DAK dan bisa direhab dengan baik.

Peraturan Menteri Keuangan No 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi Pedoman Umum DAK Tahun 2010, menyebutkan bahwa DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan lingkup kegiatan pembangunan ruang perpustakaan/pusat sumber belajar SD/SDLB; perabot pendukung perpustakaan; dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB, meliputi alat peraga, multimedia, buku pengayaan, buku referensi, ICT pendidikan dan alat elektronik pendidikan.

Ditambahkan Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar Disdik Klaten, Sudirno, berdasarkan pendataan, sekitar 228 sekolah dari total 871 sekolah baik negeri maupun swasta diketahui dalam kondisi rusak. “Angka tersebut mendekati valid. Namun pendataan masih kami lakukan untuk memastikan seberapa parah tingkat kerusakannya,” jelasnya.

Pada bagian lain, Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Yoga Hardaya mengungkapkan, jika upaya meminta persetujuan ke pemerintah pusat mentok, maka Pemkab bisa menggunakan alokasi dana dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. – Oleh : rei

Disalin dari: SOLOPOS, Edisi : Selasa, 09 Februari 2010 , Hal.VII


Tags:

calon bupati h sunardi dr klaten Larangan DAK pendidikan sunardi calon bupati klaten

Categorised in: ,

2 Comments for Klaten dipusingkan larangan DAK untuk proyek fisik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *