Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » FITUR » Jika Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Tak Terkendali Ancam Keberhasilan Program Kedaulatan Pangan Di Jawa Tengah

Jika Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Tak Terkendali Ancam Keberhasilan Program Kedaulatan Pangan Di Jawa Tengah

(263 Views) October 7, 2014 5:29 pm | Published by | No comment
Lahan sawah produktif lestari jadi penyangga utama kedaulatan pangan di Jawa Tengah

Lahan sawah produktif lestari jadi penyangga utama kedaulatan pangan di Jawa Tengah

Klaten  ~  Salah satu Isu krusial dan strategis terkait dengan upaya untuk menyejahterakan rakyat Jawa Tengah kedepan adalah tentang permasalahan pangan.Hal demikian mengingat kebutuhan pangan merupakan hak azasi manusia sehingga pemerintah wajib untuk menyediakan dan mewujudkannya dalam bentuk kedaulatan pangan yang mantap.

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten/kota merupakan salah satu daerah penyangga terwujudnya kedaulatan pangan secara nasional.
Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan secara lestari di Jawa Tengah umumnya dan khususnya beras di kabupaten Klaten salah satu permasalahan penting yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah adalah laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang cepat.

Hal demikian sebagaimana pernyataan  Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ( PSP ) ,kementerian Pertanian Republik Indonesia  yang mengaku sangat prihatin melihat laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian begitu cepat.Pernyataan tersebut terucap ketika Sumardjo Gatot Irianto melakukan kunjungan kerja kebeberapa wilayah kabupaten di Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Fenomena alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian marak terjadi di semua kabupaten/kota di Republik yang dikenal sebagai negeri agraris ini tentu tidak dapat dianggap enteng sehingga dibiarkan terus berjalan tanpa ada upaya menghambatnya ,demikian imbuhnya.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten sebagai gudang pangan ( padi ) di Jawa tengah yang memiliki wilayah seluas 65.556 ha,dari luasan tersebut 39.758 ha berupa lahan pertanian dan seluas 33.374 ha atau 83,94 % nya berupa lahan sawah. Dari total luas lahan sawah tersebut 33.277 ha atau 99,71 % nya untuk usahatani komoditas padi.

Ada tiga macam usahatani padi menurut frekuensi penanamannya pertahun,yakni  tiga kali tanam pertahun seluas 12.377 ha (36,67%), dua kali tanam pertahun 53,86 ha (17,975%) dan selebihnya seluas 3.065 ha ditanami padi sekali pertahun (BPS Klaten ,2012).

perumahan-klaten

Alih fungsi lahan pertanian sebagian besar untuk perumahan

Persoalan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian secara faktual juga ditemukan di kabupaten Klaten. Menurut data BPS Klaten 2012 , di kabupaten Klaten terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian dari  lahan sawah dan tegalan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mengalami penurunan sebesar 35,67 Ha (0,10%) dengan rincian terbesar digunakan untuk perumahan  86,18 % dan untuk kepentingan industri serta perdagangan/jasa.

Bahkan yang lebih mencengangkan menurut BPN Klaten lahan pertanian di Klaten pada tahun 2005 – 2009 berkurang sebesar 245,3607 ha,dengan rincian 61,38 % untuk perumahan dan selebihnya untuk industri,perusahaan dan jasa. Akibat dari kian menyusutnya luas lahan pertanian produktif tersebut berimplikasi pada semakin berkurangnya luas tanam dan luas panen ,yang muaranya akan semakin menurunnya produksi padi.

Menurut  data BPS 2012 produksi  padi di kabupaten Klaten akhir-akhir ini faktanya mengalami penurunan . Sebagaimana  data Klaten dalam angka 2011 menggambarkan bahwa produksi padi tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010,yakni 302.893 ton menjadi  206.815 ton untuk padi sawah .Sedangkan  padi lahan kering dari 698 ton turun menjadi 611 ton.

Hal serupa terjadi juga pada produktivitasnya yakni dari 55,48 kuintal/ha menjadi 43,19 kuintal/ha pada lahan sawah ,sedangkan  padi lahan kering dari 34,22 kuintal/ha menjadi 32,15 kuintal/ha.

Luas panen pun tidak ketinggalan mengalami penurunan dari 54.597 ha menjadi 47.887 ha pada padi sawah ,sementara untuk lahan kering turun dari 204 ha menjadi 190 ha. Penurunan produktivitas juga terus terjadi pada padi lahan basah,dengan data berturut-turut dari tahun 2008 sampai 2011 ,meliputi 62,06 ku/ha , 61,28 ku/ha , 55,48 ku/ha dan pada 2011 43,23 ku/ha.
Sementara kebutuhan pangan khususnya beras terus akan mengalami peningkatan,seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk Klaten sebesar 0,26 persen/tahun dan total penduduk telah mencapai 1.311.019 jiwa pada tahun 2011. Dengan asumsi  konsumsi beras perkapita pertahun 139 kg (rerata nasional) ,maka kebutuhan beras pertahun di kabupaten Klaten sebesar 182.231.641 kg.

Menurut investigasi kontributor klaten info potret kecil alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian di kabupaten Klaten diantaranya terjadi  dilahan sawah produktif di sebelah barat padukuhan Gereh dan Grenjeng ,desa Kadilajo ,kecamatan Karangnongko sekurang-kurangnya telah berdiri  10 rumah penduduk dengan bangunan permanen.

Menurut penjelasan Mbah Mangun ( 85 tahun ) sesepuh padukuhan Grenjeng kepada kontributor klaten Info berdirinya rumah diawali pada tahun 2006,semula hanya satu dua rumah termasuk salah satunya adalah rumah anaknya yang bernama Gandung.Kemudian disusul tetangga yang lain hingga saat ini telah berdiri 10 bangunan rumah tinggal.

Alasan kenapa  mereka  menempati  areal persawahan karena tidak memiliki lahan untuk pemukiman selain sebidang sawah itu.Dan kebetulan lahan sawahnya  berada di pinggir jalan arteri yang  menghubungkan  kecamatan Kemalang  – Tegal Mas ,Jogonalan dan telah beraspal mulus.Jadi sekalian dapat untuk membuka usaha,guna menambah pendapatan.Seperti yang dilakukan Gandung disamping menjual bensin,menyewakan sound system juga membuka jasa  menjahit pakaian.Pada saat mendirikan rumah mereka mengaku telah memiliki  izin pengeringan dari Badan Pertanahan Nasional Klaten ,yang prosesnya melalui  pemerintah  Desa Kadilajo yang diakui Suradi kades setempat.

Kalau masing-masing rumah memanfaatkan lahan sawahnya untuk pekarangan seluas  500 meter persegi ,setidaknya lahan sawah itu telah beralih fungsi  seluas  5.000 meter persegi atau 0,5 hektar.Ini belum termasuk lahan yang sudah mendapat izin pengeringan tetapi belum didirikan bangunan diatasnya.

Ada juga pendirian bangunan rumah diatas lahan sawah produktif tanpa mengindahkan perizinan,sebagaimana dituturkan nara sumber yang keberatan disebut identitasnya ,kepada kontributor klaten Info.Hal demikian mengingat proses perizinan dipandang sulit dan perlu biaya mahal sementara sangat butuh papan untuk pemukiman,pokoknya bangun saja dulu urusan izin nanti saja,katanya.

Fenomena yang terjadi dilapangan tersebut mengindikasikan  dan patut diduga bahwa angka alih fungsi lahan yang dirilis BPS belum termasuk pengalihfungsian lahan pertanian oleh warga masyarakat yang mengabaikan  izin pengeringan.

Menurut pengamatan kontributor klaten info lahan sawah produktif yang berada di dikanan-kiri jalan arteri ,sebagian besar telah mengalami alih fungsi lahan dari pertanian menjadi perumahan atau bangunan lain.Seperti dapat dilihat disepanjang jalan Klaten –Gayamprit – Basin hingga Kemalang.Jalan Prambanan – Manisrenggo ,dan banyak lagi ditempat-tempat lain serupa di wilayah kabupaten Klaten.

Kecenderungan ini juga dipicu semakin tingginya biaya Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) pada lahan sawah yang berada di tepi jalan raya mengingat nilai jual obyek pajaknya relative tinggi,sementara nilai produksi berusahatani tidak selalu ada jaminan menguntungkan.Lebih-lebih mulai tahun 2013 pengelolaan PBB sudah dikelola pemerintah daerah,yang jika pendataan faktualnya baik dan benar tentu NJOP akan banyak yang mengalami perubahan menjadi lebih tinggi.

Ilustrasi alih fungsi lahan sawah produktif menjadi permukiman yang telah memenuhi persyaratan  perizinan didepan  dan diberbagai tempat yang tanpa izin barangkali merupakan  fenomena gunung es di kabupaten Klaten khususnya dan umumnya di Jawa Tengah.

Dirjen PSP meminta komitmen Bupati untuk mendukung program “Nol alih fungsi lahan”.Karena menurutnya kalau pemimpin daerah tegas tentu lahan subur akan terselamatkan.Penyelamatan lahan subur identik dengan menyelamatkan kehidupan masyarakat yang 90 % mengomsumsi beras,katanya.

Gatot Irianto yang putera Cokrotulung,Klaten itu juga menegaskan pihaknya hanya akan memberikan bantuan kepada petani yang benar-benar mendukung “Nol alih fungsi lahan”.Dan minta dukungan para petani agar memprakarsai lahirnya perdes yang mendukung program tersebut ,dengan demikian bantuan dapat mengalir kedesanya.

Masalah yang sangat serius ini perlu segera direspon oleh pemerintah kabupaten Klaten ,untuk melakukan antisipasi agar laju alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non usaha pertanian dapat dihambat.Diperlukan kebijakan regulasi  berupa produk hukum yang mengikat berbentuk  peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB), menyusul Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten tahun 2011 – 2031 ,Perda RTRW Provinsi Jawa tengah Undang-Undang Nomor 26 ,tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Undang-Undang nomor 41 tahun 2009,tentang PLPPB.

Langkah ini tujuan utamanya  adalah untuk mengerem alih fungsi lahan pertanian pangan  ke non pertanian ,guna menjamin kedaulatan pangan daerah kedepan khususnya  aspek ketersediaan bahan pangan beras.Antisipasi dan langkah nyata ini penting dan mendesak dilakukan,mengingat  laju pertumbuhan penduduk  yang cukup besar akan mengikuti prinsip deret ukur,sementara  peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi mengikuti prinsip deret hitung,sehingga tidak pernah balance.

Bukan hal mustahil apabila lahan pertanian ( sawah )di kabupaten Klaten sebagaimana dalam RTRW seluas 32.451 ha  sebagai salah satu unsur produksi  pangan vital  lama kelamaan berkurang bahkan habis ,manakala tidak dilakukan pengereman, muaranya ketersediaan pangan khususnya  beras akan menjadi barang langka di bumi subur yang pernah menyandang predikat lumbung padi di Jawa Tengah ini.

Eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) menurunkan produksi padi

Eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) menurunkan produksi padi

Mengingat masih banyak faktor-faktor penghambat produksi  selain menyusutnya luas  lahan , diantaranya perubahan iklim dengan impactnya terjadinya eksplosi organisme pengganggu tumbuhan (wereng ,tikus, dll),kekeringan dan banjir,serta leveling off akibat degradasi unsur hara tanah sebagai unsur produksi utama.

Hal demikian tentu akan menyebabkan  target peningkatan produksi padi  > 5 % di daerah dari Kementerian Pertanian untuk mendukung pecapaian target produksi padi 10 juta ton pada tahun 2014 tingkat nasional,akan sulit dicapai.
Terlebih manakala laju pertumbuhan penduduk tidak terkendalikan ,tentu pada suatu waktu tertentu antara jumlah penduduk dibanding jumlah produksi pangan khususnya beras akan mengalami ketimpangan,yang berarti pemerintah tidak mampu lagi menyediakan kebutuhan pangan utamanya ( beras ) secara berdaulat.Sementara upaya penurunan konsumsi beras perkapita dengan diversifikasi bahan pangan lokal non beras dinilai belum berjalan dengan baik dan optimal.

Perhitungan pertambahan penduduk  setiap tahun 0,26 % ,atau sejumlah 340.865 jiwa (tahun berikutnya akan terus bertambah mengikuti formula deret ukur),minimal akan membutuhkan beras setara 47.380.226 kg dan juga akan terus bertambah setiap tahunnya .Jadi perhitungan surplus saat ini bagi ketersediaan beras di Klaten dapat dipastikan kedepan akan terancam menjadi defisit dalam kurun waktu tertentu apabila tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi secara komprehensive.

Potret permasalahan alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian di kabupaten Klaten ini dan sejauhmana penanganannya barangkali dapat dijadikan referensi dan dianalogikan dengan kabupaten yang lain di provinsi Jawa Tengah.

Semakin terlambat pemerintah kabupaten dan pemprov Jateng merespon penyusunan perda tentang PLPPB,tentu akan membawa implikasi yang semakin luas dan kompleks.Mengingat laju petumbuhan penduduk yang cukup besar akan membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan pangan dan papan secara signifikan kedepan.

Hal ini tentunya akan mengancam alih fungsi lahan pertanian secara cepat yang sulit dikendalikan, dampaknya akan mengancam terwujudnya program kedaulatan pangan di Jawa Tengah.

Oleh : Kiswanto

 

Tags:

syarat ijin pengeringan diklaten sawah klaten biaya pengeringan tanah sawah di klaten

Categorised in: ,

No comment for Jika Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Tak Terkendali Ancam Keberhasilan Program Kedaulatan Pangan Di Jawa Tengah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *