Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » KLATEN » Hasil audit BPKP & Kejari dalam kasus Jambu Kidul, Bantuan gempa raib Rp 1,3 miliar

Hasil audit BPKP & Kejari dalam kasus Jambu Kidul, Bantuan gempa raib Rp 1,3 miliar

(44 Views) May 1, 2010 4:00 am | Published by | No comment

Klaten (Espos) Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan gempa susulan di Desa Jambu Kidul, Ceper, yang diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten, mencapai Rp 1,3 miliar. Selain indikasi adanya pemotongan besaran dana bantuan, ditemukan pula adanya rumah warga yang sebenarnya tak memenuhi kriteria, namun mendapat bantuan.

Kajari Klaten, Yulianita melalui Kasi Intelijen Hanung Widyatmaka di kantor Kejari Klaten, Kamis (29/4), mengatakan, angka kerugian Rp 1,3 miliar tersebut diperoleh berdasarkan pemaparan hasil sementara audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng bersama tim Kejari beberapa hari lalu. “Dari total dana Rp 2,2 miliar yang dikucurkan, sekitar Rp 1,3 miliar di antaranya diduga menyimpang,” jelasnya.

Dia menambahkan, dari hasil audit dan terjun langsung ke lapangan, ditemukan fakta bahwa 170 rumah warga korban gempa yang rusak dan dikucuri bantuan, hanya 50 unit yang layak sesuai kriteria dari pemerintah. Sedangkan sisanya tidak layak karena kerusakannya sangat ringan. Selain itu, negara juga dirugikan karena sebagian penerima bantuan tidak berdomisili di desa setempat.

Banyak data hilang

Dia menguraikan, ada warga yang berdomisili di luar kota tetapi mendapatkan bantuan. Bahkan ada warga yang sudah meninggal dunia juga masih dikucuri dana. Dikatakan Hanung, pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut sempat mengalami hambatan, lantaran banyak data di lapangan yang hilang atau dihilangkan. “Kalau saksi yang dipanggil selama ini cukup kooperatif memenuhi panggilan dan memberikan keterangan.”

Untuk diketahui, warga Jambu Kidul, Ceper yang tergabung dalam Kawula Alit Pemberantas Korupsi (KPK) pada tahun 2009 lalu berunjuk rasa ke balaidesa setempat untuk meminta kejelasan mengenai dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) susulan 2007 yang diduga menyimpang. Selanjutnya, Kejari dan BPKP turun ke lapangan untuk mengusut dan mengaudit bantuan itu.

Hanung menuturkan, dugaan korupsi diperkuat indikasi pemotongan dana yang sampai kepada penerima. Dia menguraikan, warga yang seharusnya menerima Rp 13.174.000 per orang, ternyata sebagian besar hanya mendapatkan Rp 5 juta-Rp 6 juta per orang. Menurutnya, setelah hasil sementara audit BPKP dipaparkan, tim kejaksaan mengevaluasi dan jika ditemukan kekurangan, maka saksi kembali dimintai keterangan.

Terpisah, Koordinator KPK, Wahyu Wijayanto menegaskan, pihaknya akan tetap mengawal kasus tersebut sampai tuntas. “Kami menunggu Kejari untuk bekerja maksimal dan profesional tanpa ditunggangi kepentingan apapun,” tandasnya. – Oleh : Rohmah Ermawati

Disalin dari: SOLOPOS, Edisi : Jum’at, 30 April 2010 , Hal.VII



Tags:
Categorised in: ,

No comment for Hasil audit BPKP & Kejari dalam kasus Jambu Kidul, Bantuan gempa raib Rp 1,3 miliar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *