Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » PENDIDIKAN » Disdik Klaten tidak Audit Penjualan Seragam Sekolah

Disdik Klaten tidak Audit Penjualan Seragam Sekolah

(111 Views) August 1, 2011 1:42 pm | Published by | 4 Comments

Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tidak akan melakukan audit khusus terkait penjualan seragam bagi siswa di sekolah-sekolah yang biasa dilakukan saat memasuki tahun ajaran baru.

Kepala Dinas Pendidikan Klaten Sunardi dihubungi di Klaten, Minggu (31/7), mengatakan selama ini audit dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan waktu dan tenaga.

“Tak ada waktu untuk melakukan audit secara terpotong-potong, misal audit penjualan seragam, pungutan sekolah, ataupun lainnya karena tenaga dan waktu terbatas sehingga kami melakukannya secara menyeluruh,” katanya.

Penjualan seragam di sekolah sebelumnya mendapat banyak keluhan dari orang tua siswa karena pada kenyataannya, seragam yang dijual di sekolah harganya jauh lebih mahal dari harga pasaran.

Purwanti, Koordinator Forum Perempuan Tani Klaten (FPTK) mengaku mendapat keluhan dari beberapa anggotanya mengenai seragam yang wajib dibeli di sekolah anaknya.      “Seragam yang dijual di sekolah biasanya dipatok dengan harga lebih mahal dari harga pasar, sehingga sangat memberatkan orang tua terutama kami kaum petani,” ujarnya.

Persoalan seragam, menurut dia, merupakan salah satu dari beberapa masalah lainnya yang dinilai memberatkan para orang tua, utamanya bagi mereka yang tergolong kurang mampu.

“Selain kewajiban seragam, kami juga diberatkan dengan pungutan-pungutan lainnya seperti pembayaran uang gedung, sumbangan orang tua, dan penarikan uang untuk kelulusan dan kenang-kenangan. Seharusnya pemerintah memperhatikan hal ini agar pendidikan murah benar-benar terwujud,” katanya.

Tidak adanya audit penjualan seragam, juga dikritik oleh Aliansi Rakyat Antikorupsi Klaten (ARAKK).

“Kalau tidak ada audit mengenai penjualan seragam ataupun pungutan-pungutan lain, bagaimana sekolah yang melakukan hal itu bisa mempertanggungjawabkannya?” kata Koordinator ARAKK Abdul Muslich.

Ia mengaku sudah mengantongi nama-nama sekolah yang melakukan pungutan kepada orang tua dan siap membantu Disdik jika data tersebut dibutuhkan untuk melakukan audit.

“Kami juga sudah membandingkan kualitas seragam yang dijual di sekolah dengan di pasaran. Keduanya sama persis, hanya saja sekolah menjualnya dengan harga lebih tinggi. Ini bukti kalau pihak sekolah ingin memperkaya diri,” katanya.

Tidak adanya audit dari Dinas Pendidikan terkait berbagai macam pungutan, dinilainya dapat memberi peluang bahwa sekolah bisa dijadikan lahan bisnis. (Ant/OL-10)

Disalin dari: MEDIA INDONESIA, 31 Juli 2011

Tags:

uang seragam smp area klaten

Categorised in:

4 Comments for Disdik Klaten tidak Audit Penjualan Seragam Sekolah

  • funky says:

    hayah iki meneh ….. wes marai mumet pakde …. sekolah soyo suwe soyo larang …!!!

  • antok says:

    dalam dalih apapun sekolah tidak diperkenankan menarik uang seragam sekolah khususnya untuk SD/SMP karena semua itu sudah ada BOS Kab, BOS Prov dan BOS Nas, maka apabila ada sekolah yg menarik biaya pendidikan kecuali RSBI harus diaudit penggunaannya apakah masuk dalam pendapatan APBS tidak..???

  • cak agus says:

    Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tidak akan melakukan audit khusus terkait penjualan seragam bagi siswa di sekolah-sekolah yang biasa dilakukan saat memasuki tahun ajaran baru.

    jangan salahkan kl selama ini dunia pendidikan juga sarang korupsi…ya hrs nya di audit donk apa susuahnya…dari pada kerja cuma…baca koran..pergi ke mall….gak ada produktifitas

  • cak agus says:

    Dunia pendidikan sekarang ini sudah menjadi lahan bisnis ….tapi cara kerjanya masih goblok gak profesional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *